PANDUAN : Cara Mengurus Izin Usaha Simpan Pinjam Melalui OSS

Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah koperasi melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP); dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) / Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

 

No Persyaratan Dokumen
1.         Persyaratan Umum
  • Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS;
   
  • Bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS;
   
  • Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
   
  • Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
   
  • Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola;
   
  • Memiliki kantor dan sarana kerja; dan
   
  • Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI bagi KSPPS dan USPPS Koperasi.
2.         Modal KSP/KSSPPS Primer
  • Modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
   
  • Modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
   
  • Modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
3.         Modal KSP/KSSPPS Sekunder
  • Modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
   
  • Modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
   
  • Modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
4.         Modal USP/USPPS (Koperasi Primer atau Sekunder)
  • Modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
   
  • Modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

 

Prosedur :

  1. Pemohon membuat user – ID dan Log-in dengan menggunakan user – ID / Pendampingan
  2. Pemohon menginput data Kelembagaan Koperasi melalui website http://oss.go.id/ sesuai yang dipersyaratkan/pendampingan.
  3. Perhatikan dengan seksama dan ikuti petunjuk yang ada dalam website tersebut.
  4. Pemohon akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS (print).
  5. Pemohon menginput data sesuai perizinan yang diperlukan (SIUSP) dalam sistem OSS (lanjutan setelah NIB)
  6. Pemohon mengajukan permohonan surat keterangan izin usaha simpan pinjam (lewat sekretaris dinas)
  7. Pemohon memindai (scan) dan Input surat keterangan izin simpan pinjam melalui OSS
  8. SIUSP dapat diprint melalui OSS oleh Pemohon

Waktu : 2 hari

Biaya : Rp 0 (Tidak dikenakan biaya)

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *