Kemkop UKM Kaji Skema Pembiayaan Baru Selain KUR

Kementerian Koperasi dan UKM tengah menggodok skema pembiayaan baru. Harapannya pembiayaan ini tak hanya murah, tapi juga mudah diakses bagi para pelaku UMKM terutama usaha mikro.

Penyaluran pembiayaan lewat program pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun kredit Ultra Mikro (UMi), dinilai belum mampu memberikan kemudahan permodalan bagi pelaku usaha.

Baca Juga: Pemerintah pastikan UMKM di bawah Rp 10 miliar tertutup bagi investasi asing

Pasalnya selama ini, masih banyak UMKM yang mengeluhkan beratnya persyaratan serta waktu yang cukup lama dalam pencairan modal.

“Pembiayaan KUR hanya terkesan murah saja, belum menjangkau kategori mudahnya. Karena peminjam mesti harus memberikan kolateral (jaminan) dan mesti datang ke bank,” ucap Plt Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman dalam keterangan tertulis pada Rabu (19/2).

Lanjut Ia Kemkop UKM mencoba mengembangkan skema baru dengan dan memberi dukungan kepada industri-industri keuangan lain. Namun masih diperlukan kajian dan riset agar menghasilkan pemerataan pembiayaan bagi semua skala bisnis yang ada.

“Apakah nanti lewat intervensi pemerintah dengan subsidi ke modal operasinya atau model lain, masih akan kita formulasikan dengan Kementerian Keuangan, BI dan OJK maupun pihak lain yang terkait. Diharapkan segera mungkin skema pembiayaan baru ini diterapkan,” imbuhnya.

Hanung menyebut, salah satu model atau skema yang mungkin dilakukan oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BMT dinilai memiliki banyak model yang bisa diadopsi atau dikembangkan oleh Kemkop UKM dalam skema pembiayaan nantinya.

“Pola BMT kolektivitas itu mereka yang datang untuk jemput bola. Karena biasanya UMKM kesulitan datang ke bank. Pelaku mikro kita ini ya pemilik juga merangkap pekerja, pengelola bahkan kasir. Pola seperti BMT perlu kita bangun,” jelasnya.

Skema ini bisa menjadi salah satu upaya menghilangkan praktik rentenir yang banyak menjerat pelaku usaha mikro di lapangan.

Terkait bentuk skema pembiayaannya akan seperti apa, Hanung bilang bisa saja BMT spesifik atau lebih khusus untuk diterapkan oleh koperasi sendiri.

“Misalnya petani kentang punya pola kolektivitas berbeda dengan nelayan, karena kentang panen baru per tiga bulan sekali. Sementara nelayan butuh pendanaan hampir tiap hari. Nanti bisa saja BMT di daerah jadi lebih spesifik,” lanjut Hanung. (*)

Sumber selengkapnya : KONTAN

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *