Pengesahan Badan Hukum Koperasi Kini Dilakukan Melalui SABH Kemenkumham

SLEMAN – Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman menyelenggarakan rapat pengesahan badan koperasi yang kini dilakukan melalui aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia (SABH Kemenkumham). Rapat digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu, 22 Juli 2020.

Kegiatan yang diikuti 33 peserta yang mayoritas merupakan notaris di Kabupaten Sleman ini diisi oleh narasumber Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi UKM Sleman Ir. Teguh Budiyanta dan Monica Dhamayanti, S.H., M.M., Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY.

Acara dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Drs Pustopo yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini pengesahan badan hukum koperasi melalui Kemenkumham sesuai dengan amanat PP nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik.

“Notaris sebagai wakil pemerintah dalam pelayanan pembuatan akta harus paham betul tentang lembaga koperasi. Dimana lembaga koperasi merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang harus dikelola secara profesional,”lanjutnya.

Semenjak diberlakukannya peraturan tersebut pada Juni 2019 pengesahan badan hukum koperasi yang selama ini disahkan oleh Kemeterian koperasi dipindahkan ke Kemenkumham.

Sementara itu, Teguh Budiyanta menyampaikan bahwa pengalihan pengesahan badan usaha koperasi ke Kemenkumham juga sejalan dengan akan diberlakukannya single submission.

“Selain pengesahan dari kemenkumham koperasi juga harus melengkapi izin usahanya melalui online single submission” terangnya.

Meskipun demikian pendampingan dan pembinaan koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Sleman tetap dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Sleman.

Dalam kesempatan tersebut Monica Dhamayanti, S.H., M.M., Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY menyampaikan Pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum (Koperasi), sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi.

Peran Kementerian Hukum dan HAM terhadap badan usaha yang berbadan hukum adalah memiliki kewenangan untuk mengesahkan akta pendirian Badan Hukum Perseroan dan Koperasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

“Kemenkumham memiliki kewenangan legal Administrasi untuk mengesahkan ataupun menolak permohonan pengesahan Badan Hukum. Semuanya harus memenuhi prosedur aturan pendirian, kalau koperasi yang mengikuti UU, PP, permen terkait koperasi,”terangnya.

Bagi yang ingin berkonsultasi terkait SABH, SABU, dan Koperasi juga dapat dilayani melalui WhatsApp di no 0831 4010 3037 (Chat only).

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *