Tata Cara Pengajuan Keberatan

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. SLEMAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik;

  1. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (missal: menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alas an keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon informasi selambat lambatnya 30 ( tiga puluh) hari kerja sejak diterima /dicatatnya pengajuan keberatan Dalam register keberatan.
  2. Apabila pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik

A. Prosedur Pengajuan

Prosedur pengajuan keberatan oleh pemohon informasi publik dapat ditempuh dengan tata cara sebagaimana berikut:

  1. Pengajuan keberatan ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan mengisi form pernyataan keberatan atas permohonan informasi yang mengemukakan informasi sebagai berikut:

a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sesuai ketentuan perundang-undangan;

b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;

d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;

f. pengenaan biaya yang tidak wajar;

g. Penyamaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. sebagaimana yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

2. Persyaratan pengajuan keberatan :

a. Bagi perorangan, pemohon informasi wajib melampirkan foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku;

b. Bagi Organisasi/ Badan Hukum/ Badan Publik wajib melampirkan foto copy berkas antara lain: akta pendirian badan hukum bagi pemohon institusional, surat keterangan dari instansi bagi pemohon institusional.

3. Petugas pelayanan informasi memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan.

4. Petugas Pelayanan Informasi memberikan salinan formulir keberatan kepada pemohon sebagai tanda bukti pengajuan keberatan.

5. Petugas Pelayanan Informasi mencatat dalam register keberatan.

6. Petugas Pelayanan Informasi menyampaikan berkas pengajuan keberatan kepada PPID Pembantu.

7. PPID Pembantu menyampaikan berkas pengajuan keberatan kepada atasan PPID Pembantu disertai telaah.

8. Atasan PPID Pembantu memberikan tanggapan, jika penolakan berlanjut memerintahkan PPID Pembantu untuk meneruskan kepada PPID Utama selambat lambatnya 3 (tiga ) hari kerja sejak permoonan diajukan.

B. Tanggapan Atas Keberatan

  1. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan dan meneruskan permohonan pengajuan keberatan yang disertai telaah kepada PPID utama.
  2. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :

a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;

c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID Pembantu atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut : Mendukung sikap atau putusan PPID pembantu disertai alasan dan pertimbangan yang jelas, Membatalkan putusan PPID pembantu dan/atau memerintahkan PPID Pembantu untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon, Memerintahkan PPID Pembantu untuk meneruskan pengajuanan keberatan kepada PPID.

3. Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID Pembantu kepada PPID.

4. PPID melakukan pemrosesan, dan melakukan mediasi antara pemohon dan PPID pembantu, dan atau memberikan jawaban secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak pengajuan keberatan kepada pemohon informasi melalui petugas PPID Pembantu.

5. Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID utama.

Sleman , 2 Januari 2018
PPID Pembantu
Sekretaris Dinas


Dra. Endah Sri Widiastuti
NIP : 19650430 199003 2 007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *