Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zona Integritas

Banner

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, maka Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman telah menyusun program pencegahan korupsi yang efisien, efektif dan komprehensif melalui penetapan zona integritas menuju terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dasar hukum pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Cakupan

Zona Integritas atau disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar program:

(1) Manajemen perubahan,

(2) Penataan tata laksana,

(3) Penataan sistem manajemen SDM,

(4) Penguatan akuntabilitas kinerja, dan

(5) Penguatan pengawasan

Sementara Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kelima program pada WBK di atas ditambah dengan program penguatan kualitas pelayanan publik.

Tahap-tahap pembangunan zona integritas diawali dengan Pencangan Pembangunan Zona Integritas, yang meliputi ;

(1) Pencanangan Pembangunan ZI adalah deklarasi/ pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun ZI.

(2) Pencanangan Pembangunan ZI dilakukan oleh instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas atau bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/ melengkapi setelah pencanangan pembangunan ZI

(3) Pencanangan pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dasar Hukum

  1. Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
  3. SK Tim Reformasi Birokrasi
  4. Surat Keputusan Tentang Zona Integritas
  5. Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman tentang Pelaksanaan Nilai-nilai Budaya Pemerintahan Satriya
  6. Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman tentang Kelompok Budaya Pemerintahan Satriya
  7. Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dinkop UKM Sleman

Pakta Integritas

  1. Pakta Integritas
  2. Pakta Integritas Karyawan dan Karyawati Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman

Dokumen Standar Operasional Prosedur

  1. SOP Penyuluhan Anti Korupsi
  2. SOP Asesment Penilaian Resiko
  3. SOP Penanganan Benturan Kepentingan
  4. SOP Penegakan Kode Etik
  5. SOP Pengaduan Masyarakat
  6. SOP Pengembalian Kerugian Daerah

Sosialisasi Zona Integritas

Seluruh pegawai yang berada di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, termasuk di antaranya (Plt) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, serta para Kepala Bagian, mengikuti kegiatan sosialisasi Zona Integritas pada Selasa, 14 September 2021. Acara yang digelar secara hybrid yakni daring dan luring tersebut, turut menghadirkan narasumber Inspektorat Pembantu, Bidang Pembangunan Pemkab Sleman, Heri Setyawati.

Adapun kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk menumbuhkan wilayah bebas korupsi tahun 2021. Serta untuk menumbuhkan kesadaran tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang bebas dari korupsi, kolusi maupun nepotisme.

Sebagai informasi, Pembangunan Zona Intergritas ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai contoh ideal dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi utamanya untuk penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Zona integritas ini, merujuk pada istilah integrity atau integritas yang artinya adalah sikap ataupun budaya yang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan serta sikap untuk menolak segala tindakan tercela yang dapat merugikan diri dan instansinya. Sementara itu zona, dipakai untuk menggambarkan unit-unit instansi pemerintah yang telah menanamkan nilai integritas di dalamnya.

Dalam penerapannya, Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Nantinya diharapkan aparatur pemerintahan dapat melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional serta menghapus penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan.

Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. (*)

Pilih Bidang Sesuai dengan yang Dikehendaki
WeCreativez WhatsApp Support
admin
Sekretariat
Tersedia
WeCreativez WhatsApp Support
admin
Bidang Usaha Mikro
Tersedia
WeCreativez WhatsApp Support
admin
Bidang Koperasi
Tersedia
WeCreativez WhatsApp Support
Admin PLUT Sleman
PLUT Sleman
Tersedia