Alur Proses Pendirian dan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Secara Online

Dasar hukum :

1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
2. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan menteri Hukum dan HAM RI nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi

Syarat :

1. Nama koperasi minimal 3 kata setelah jenis koperasi
2. Daftar hadir rapat pendirian koperasi
3. Berita acara rapat pendirian, termasuk pemberi kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan
4. Surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar Simpanan Pokok serta dapat ditambah Simpanan Wajib dan Hibah
5. Rencana kerja koperasi
6. Administrasi dan pembukuan
7. Rencana kerja sekurang-kurangnya 3 tahun
8. Nama dan riwayat hidup calon pengelola
9. Daftar sarana kerja
10. Sertifikat DSN MUI bagi koperasi berbasis syariah

Alur Proses Pendirian dan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Secara Online Melalui SABH Kemenkumham.

1. Penyuluhan Perkoperasian oleh Kementerian dan/atau Dinas yang membidangi koperasi
2. Rapat pendirian koperasi dihadiri oleh para pendiri (minimal 9 orang), kementerian dan/atau dinas yang menbidangi koperasi atau notaris
3. Pendiri menyerahkan berita acara rapat pendirian dan kelengkapan dokumen kepada notaris
4. Notaris mengunggah berita acara dan kelengkapan berkas pendirian melalui SABH
5. Dokumen diproses dan disahkan oleh Kemenkumhan
6. Notaris mencetak SK pengesahan akta pendirian koperasi
7. Notaris menyerahkan SK pengesahan akta pendirian koperasi kepada pendiri
8. Pemerintah mengumumkan SK dalam berita negara RI dan Koperasi mengumumkan dalam berita negara tambahan.