Prosedur Pembubaran Koperasi Berdasarkan Keputusan Pemerintah

Berikut ini merupakan prosedur pembubaran Koperasi berdasarkan keputusan pemerintah ;

1. Menteri menyampaikan secara tertulis mengenai rencana pembubaran koperasi kepada pengurus.
2. Jika tidak ada pernyataan keberatan yang diajukan, Menteri mengeluarkan keputusan pembubaran koperasi.
3. Menteri membentuk Tim Penyelesai.
4. Tim Penyelesai membuat berita acara mengenai pelaksanaan seluruh tugasnya.
5. Berita acara disampaikan kepada Menteri
6. Pemberitahuan kepada kreditur
7. Pengumuman pembubaran koperasi
8. Proses selesai ditandai dengan terbitnya SK Pembubaran dan Berita Negara Pencabutan Status Badan Hukum Koperasi.

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
3. Permenkop Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi (BAB IV)

Cara Pembubaran Koperasi
Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan;
a. Keputusan Rapat Anggota, dan
b. Keputusan Pemerintah

Kriteria Pembubaran Koperasi :
Menteri dapat membubarkan koperasi apabila;

1. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan/atau tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi bersangkutan
2. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, yang dinyatakan berdasrakan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Koperasi dinyatakan pailit, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Koperasi tidak melakukan Rapat Anggota, selama tiga tahun berturut-turut.
5. Koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata, selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.