Wakil Kepala Staf Kepresidenan Tinjau Langsung Koperasi Desa Merah Putih di Sleman
SLEMAN – Menerima kunjungan kerja Wakil Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Dr. M. Qodari bersama Tim Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kamis, 3 Juli 2025. Kunjungan ini berlangsung di tiga lokasi, yakni Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tamanmartani, KDMP Sinduadi, dan diakhiri di Pendopo Parasamya, Komplek Kantor Bupati Sleman.
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring lapangan terkait penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sleman. Fokus pembahasan mencakup kesiapan dan kondisi pelaksanaan koperasi desa, tantangan serta peluang dalam penguatan model koperasi desa sebagai pilar ekonomi kerakyatan, hingga penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Badan Hukum KDMP.
Dalam kunjungannya, M. Qodari meninjau langsung gerai-gerai KDMP di Kalurahan Tamanmartani dan Sinduadi. Ia melihat secara dekat bagaimana koperasi desa ini dikelola oleh masyarakat dan menjadi sarana pemberdayaan ekonomi lokal. Menurutnya, KDMP bukan hanya menjadi wadah ekonomi bersama, tapi juga cermin kemandirian desa dalam membangun kekuatan ekonomi dari bawah.
“Saya mengapresiasi atas terbentuknya KDMP di seluruh kalurahan di Kabupaten Sleman. Ini adalah bentuk nyata dari semangat gotong royong dan kemandirian desa. Selanjutnya, akan dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas SDM bagi pengurus dan pengawas KDMP, termasuk bimbingan teknis terkait manajemen dan regulasi perkoperasian,” ungkap Qodari.
Dalam kesempatan tersebut, M. Qodari juga secara simbolis menyerahkan SK Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada seluruh koperasi desa yang telah terbentuk di Kabupaten Sleman. Total sebanyak 86 KDMP telah resmi berbadan hukum dan siap beroperasi sebagai lembaga ekonomi desa yang sah.
Pemerintah Kabupaten Sleman sendiri berperan aktif dalam mendorong kemajuan KDMP. Pemkab memfasilitasi pembiayaan pembuatan akta notaris serta memberikan pendampingan intensif untuk memastikan kelengkapan administrasi dan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh masing-masing koperasi.
