Tag: Koperasi Sleman

SLEMAN – Workshop Perlindungan UMKM Pasar melalui Gerebek Koperasi Ilegal dan Rencana Tindak Lanjut, diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, pada hari Rabu, 1 November 2023 bertempat di Prima SR Hotel.

Dihadiri oleh 100 tamu undangan dari Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman, antara lain Panewu di 4 lokasi pasar percontohan yaitu Tempel, Minggir, Prambanan, dan Depok, Forkom UMKM tingkat kapanewon dan kabupaten, Koperasi, BUKP, Bank Sleman, Bank Sleman Syariah, dan pedagang serta paguyuban pasar dari pasar Kebonagung, Pasar Tempel, Pasar Gentan dan Pasar Prambanan.

Adapun narasumber dari workshop tersebut yaitu, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dan OJK DIY.

Workshop tersebut di moderatori oleh Sekretaris Dinas KUKM Sleman Siti Istiqomah Tjatur Sulistijaningtyas, ST, MT.

Tujuan dari workshop untuk mendapatkan aspirasi dan informasi dari para pedagang pasar sebagai korban rentenir, sehingga mendapatkan formulasi kebijakan yang tepat untuk memberantas rentenir di pasar.

Beberapa hal penting dari workshop antara lain perlunya peningkatan sosialisasi pinjaman ilegal by online maupun offline perlu meneruskan dan mengembangkan proses takeover yang lebih massive, dan pilot project perubahan di 4 pasar dilanjutkan dengan pembentukan koperasi pedagang.

Untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat, Surat Edaran Bupati yang telah diterbitkan perlu didorong menjadi regulasi yang lebih tinggi, sehingga penertiban rentenir bisa dilaksanakan.

SLEMAN – Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (R.Haris Martapa,S.E,M.T), memimpin jalannya Rapat Koordinasi Persiapan Pembuatan Regulasi tentang “Gerebek Koperasi Ilegal”. Bertempat di Ruang Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman pada hari Kamis, 26 Oktober 2023.Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman.

Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa peserta, yaitu, Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Siti Istiqomah Tjatur Sulistijaningtyas, ST, MT); Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman; Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman; Kepala UPT Wilayah 2; Sub-Koordinator Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro; dan 2 orang Staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

R.Haris Martapa,S.E,M.T menjelaskan hal yang berkaitan regulasi Surat Edaran Bupati dalam rangka mengantisipasi praktek-praktek pemberian pinjaman oleh orang perseorangan atau badan usaha kepada Masyarakat yang menerapkan dan menetapkan suku bunga dasar kredit tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Bapak Hendra memberikan masukan berkaitan regulasi yang akan dipakai dalam menanggulangi rentenir ini dengan mengeluarkan Surat Edaran saja.

Tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati ini akan dikeluarkan Surat Komitmen bersama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mikro (pedagan pasar,sentra PKL,pelaku usaha lainnya) dalam mengakses layanan penguatan modal dari lembaga keuangan legal dan pemasangan himbauan di pasar tradisioanl yang berisi larangan bagi rentenir atau koperasi illegal dalam beraktivitas di tempat infrastruktur publik (dalam hal ini pasar).